- Praying.
- Do not drinking alcohol.
- Do not using drugs.
- Stay focus and full concentration.
- Do not bbming.
- Do not telephoning.
- Do not sleepy.
Safety driving please! For your own safety, passengers and other people on the streets.
Senin, 23 Januari 2012
Safety Driving!
What you have to do before and while driving:
Safety driving please! For your own safety, passengers and other people on the streets.
Safety driving please! For your own safety, passengers and other people on the streets.
Kamis, 19 Januari 2012
Minggu, 15 Januari 2012
Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi
Krisis moneter yang melanda beberapa
negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia) pada
tahun 1997 setidaknya menjadi saksi sejarah dan sekaligus memberikan
pelajaran sangat berharga bahwa sesungguhnya pengembangan ekonomi
bangsa yang berbasis konglomerasi itu rentan terhadap badai krisis
moneter. Sementara itu, pada saat yang sama kita dapat menyaksikan
bahwa ekonomi kerakyatan (diantaranya adalah koperasi), yang sangat
berbeda jauh karakteristiknya dengan ekonomi konglomerasi, mampu
menunjukkan daya tahannya terhadap gempuran badai krisis moneter yang
melanda Indonesia.
Ekonomi rakyat belakangan ini menjadi istilah baru yang banyak didiskusikan dalam berbagai forum dan oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan ekonomi rakyat seolah-olah menjadi trendsetter baru dalam wacana pembangunan. "Ambruknya" ekonomi Indonesia yang selama lebih dari tiga dasawarsa selalu dibanggakan oleh pemerintah, memaksa berbagai pihak untuk meneliti kembali struktur perekonomian Indonesia. Berbagai kajian yang telah dilakukan berhasil menemukan satu faktor kunci yang menyebabkan “keambrukan” ekonomi Indonesia, yaitu ketergantungan ekonomi Indonesia pada sekelompok kecil usaha dan konglomerat yang ternyata tidak memiliki struktur internal yang sehat. Ketergantungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi neoliberal yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi apabila pertumbuhan tinggi dengan sendirinya akan membuka banyak lapangan kerja, dan karena banyak lapangan kerja maka kemiskinan akan berkurang. Kebijakan ekonomi tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang. Didalam struktur ekonomi yang tidak seimbang tersebut, sekelompok kecil elit ekonomi yang menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlahnya kurang dari 1% total pelaku ekonomi, mendapatkan berbagai fasilitas dan hak istimewa untuk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan karenanya mendominasi sumbangan dalam PDB (Produk Domestik Brutto), pertumbuhan ekonomi, maupun pangsa pasar. Mana kala elit ekonomi tersebut mengalami masalah keuangan sebagai akibat mismanajemen dan praktek-praktek yang tidak sehat maka sebagai konsekuensi logisnya berbagai indikator seperti PDB dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemerosotan.
Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karak-teristik masyarakat atau anggotanya. Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, maka dapat diperkirakan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan sekaligus juga berperan dan bermanfaat bagi masyarakat yang tengah berkembang. Artinya koperasi tidak diharapkan dapat sangat berkembang pada masyarakat yang masih sangat tradisional dan relatif ‘tertutup’ dari dinamika sistem pasar; atau juga pada komunitas yang telah menjadi sangat individualis dan ber-orientasi kapital. Dengan perkataan lain, koperasi diharapkan dapat berkembang optimal disemua bentuk komunitas. Proses yang dilakukan dalam pengembangan koperasi memang membutuhkan waktu yang lebih lama dengan berbagai faktor “non-bisnis” yang kuat pengaruhnya.
Peningkatan Citra Koperasi, pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra koperasi di masyarakat. Harus diakui bahwa citra koperasi belum, atau sudah tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat umumnya memiliki kesan yang tidak selalu positif terhadap koperasi. Koperasi banyak diasosiasikan dengan organisasi usaha yang penuh dengan ketidakjelasan, tidak profesional, justru mempersulit kegiatan usaha anggota (karena berbagai persyaratan), banyak mendapat campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Di media massa, berita negatif tentang koperasi tiga kali lebih banyak dari pada berita positifnya (PSP-IPB, 1995); berita dari para pejabat dua kali lebih banyak dari berita yang bersumber langsung dari koperasi, padahal prestasi koperasi diberbagai daerah cukup banyak dan berarti. Citra koperasi tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan koperasi dengan pelaku usaha lain, maupun perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan citra koperasi yang kurang baik tersebut juga turut mempengaruhi pandangan mereka yang terlibat di koperasi, sehingga menggantungkan diri dan mencari peluang dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintah justru dipandang sebagai hal yang wajar bahkan sebagai sesuatu yang ‘sudah seharusnya’ demikan. Memperbaiki dan meningkatkan citra koperasi secara umum merupakan salah satu tantangan yang harus segera mendapat perhatian.
Ekonomi rakyat belakangan ini menjadi istilah baru yang banyak didiskusikan dalam berbagai forum dan oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan ekonomi rakyat seolah-olah menjadi trendsetter baru dalam wacana pembangunan. "Ambruknya" ekonomi Indonesia yang selama lebih dari tiga dasawarsa selalu dibanggakan oleh pemerintah, memaksa berbagai pihak untuk meneliti kembali struktur perekonomian Indonesia. Berbagai kajian yang telah dilakukan berhasil menemukan satu faktor kunci yang menyebabkan “keambrukan” ekonomi Indonesia, yaitu ketergantungan ekonomi Indonesia pada sekelompok kecil usaha dan konglomerat yang ternyata tidak memiliki struktur internal yang sehat. Ketergantungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi neoliberal yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi apabila pertumbuhan tinggi dengan sendirinya akan membuka banyak lapangan kerja, dan karena banyak lapangan kerja maka kemiskinan akan berkurang. Kebijakan ekonomi tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang. Didalam struktur ekonomi yang tidak seimbang tersebut, sekelompok kecil elit ekonomi yang menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlahnya kurang dari 1% total pelaku ekonomi, mendapatkan berbagai fasilitas dan hak istimewa untuk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan karenanya mendominasi sumbangan dalam PDB (Produk Domestik Brutto), pertumbuhan ekonomi, maupun pangsa pasar. Mana kala elit ekonomi tersebut mengalami masalah keuangan sebagai akibat mismanajemen dan praktek-praktek yang tidak sehat maka sebagai konsekuensi logisnya berbagai indikator seperti PDB dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemerosotan.
Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karak-teristik masyarakat atau anggotanya. Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, maka dapat diperkirakan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan sekaligus juga berperan dan bermanfaat bagi masyarakat yang tengah berkembang. Artinya koperasi tidak diharapkan dapat sangat berkembang pada masyarakat yang masih sangat tradisional dan relatif ‘tertutup’ dari dinamika sistem pasar; atau juga pada komunitas yang telah menjadi sangat individualis dan ber-orientasi kapital. Dengan perkataan lain, koperasi diharapkan dapat berkembang optimal disemua bentuk komunitas. Proses yang dilakukan dalam pengembangan koperasi memang membutuhkan waktu yang lebih lama dengan berbagai faktor “non-bisnis” yang kuat pengaruhnya.
Peningkatan Citra Koperasi, pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra koperasi di masyarakat. Harus diakui bahwa citra koperasi belum, atau sudah tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat umumnya memiliki kesan yang tidak selalu positif terhadap koperasi. Koperasi banyak diasosiasikan dengan organisasi usaha yang penuh dengan ketidakjelasan, tidak profesional, justru mempersulit kegiatan usaha anggota (karena berbagai persyaratan), banyak mendapat campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Di media massa, berita negatif tentang koperasi tiga kali lebih banyak dari pada berita positifnya (PSP-IPB, 1995); berita dari para pejabat dua kali lebih banyak dari berita yang bersumber langsung dari koperasi, padahal prestasi koperasi diberbagai daerah cukup banyak dan berarti. Citra koperasi tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan koperasi dengan pelaku usaha lain, maupun perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan citra koperasi yang kurang baik tersebut juga turut mempengaruhi pandangan mereka yang terlibat di koperasi, sehingga menggantungkan diri dan mencari peluang dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintah justru dipandang sebagai hal yang wajar bahkan sebagai sesuatu yang ‘sudah seharusnya’ demikan. Memperbaiki dan meningkatkan citra koperasi secara umum merupakan salah satu tantangan yang harus segera mendapat perhatian.
sumber:
http://www.esaunggul.ac.id/index.php?mib=prodi&sid=3&nav=artikel.detail&id=9&title=Peranan%20Koperasi%20dalam%20Pembangunan%20Ekonomi%20%28Sebuah%20Pengamatan%20Deskriptif%20di%20Indonesia%29
Rabu, 11 Januari 2012
Peran Pedagang Kaki Lima dalam Koperasi
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM
Syarief Hasan mendesak agar Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia
(APKLI) secepatnya membentuk suatu badan koperasi bagi para pedagang
kaki lima. Apabila nanti sudah terbentuk, maka ini merupakan koperasi
terbesar di dunia. "Anggota APKLI sebanyak 25 juta orang. Jika
semuanya ikut bergabung, maka ini merupakan koperasi terbesar di
dunia. Bayangkan saja, jumlahnya hampir sama dengan penduduk
Malaysia," kata Syarief Hasan dalam Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) APKLI di TM1I, Jakarta Timur, (27/11). "
Menurutnya, koperasi dapat menjadi solusi bagi pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki kendala dalam permodalan. Pasalnya, implementasi dari program kredit usaha rakyat (KUR) salah satunya melalui koperasi.
"Faktanya, KUR yang nilainya Rp 20 triliun per tahun saat ini belum sepenuhnya menyentuh PKL. Padahal PKL merupakan elemen bangsa pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional." jelasnya
Syarief mengatakan, pemerintah akan memudahkan akses kredit bagi pelaku usaha mikro, termasuk PKL. Dia berjanji akan menindak tegas pejabat pemerintah dan perbankan yang berlaku sewenang-wenang dengan mengutip biaya agunan bagi pengusaha mikro.
"Ada 26 BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang saya tugaskan untuk menyalurkan KUR Mikro yang nilainya Rp 20 juta Itu tanpa agunan. Kalau ada pejabat yang minta agunan, akan saya tindak dengan tegas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan, PKL merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi dan pariwisata perkotaan, bahkan menjadi pemutaran roda ekonomi terbesar di Indonesia. Karena itu, PKL sejatinya diayomi, dilindungi, dan dibina, bukan dimusnahkan.
Sumber : Indo Pos
Langganan:
Postingan (Atom)